Bogor.bentengkeadilannews.com. Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kini memasuki fase yang lebih serius. Sorotan publik tidak lagi berhenti pada pejabat teknis, melainkan mulai mengarah ke pucuk pimpinan daerah, yakni Bupati Bogor. Di tengah isu yang terus bergulir, publik justru dihadapkan pada satu kondisi yang sama: minimnya transparansi dan absennya penjelasan resmi yang utuh.Situasi ini memunculkan pertanyaan besar
Apakah praktik ini berdiri sendiri, atau terjadi dalam sistem yang diketahui oleh pimpinan daerah?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dugaan praktik jual beli jabatan tidak terjadi secara sporadis, melainkan diduga berlangsung dalam pola yang terstruktur.
Sejumlah sumber menyebut adanya indikasi transaksi yang berkaitan dengan pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan promosi dan mutasi ASN.
Tidak hanya itu, isu mengenai “rekening gendut” pejabat kembali mencuat. Nama pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) disebut-sebut menjadi bagian dari pusaran isu tersebut.
Namun hingga kini, belum ada klarifikasi terbuka yang mampu menjawab keresahan publik.
Dalam sistem pemerintahan daerah, tanggung jawab tertinggi atas tata kelola birokrasi berada di tangan kepala daerah. Karena itu, publik kini menyoroti posisi Bupati Bogor. Seorang pemantau kebijakan publik di Kabupaten Bogor menyatakan, diamnya pimpinan daerah dalam situasi seperti ini justru memperkeruh keadaan. “Ini bukan sekadar isu teknis. Ini menyangkut integritas pemerintahan. Bupati tidak bisa diam. Publik berhak tahu, apakah beliau mengetahui, membiarkan, atau justru tidak memiliki kendali atas bawahannya,” ujarnya.
Menurutnya, sikap diam justru membuka ruang spekulasi yang lebih luas dan berpotensi merusak legitimasi kepemimpinan.
Peran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai aparat pengawas internal juga menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif terkait hasil pemeriksaan atas dugaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan internal berjalan tidak maksimal. “Kalau pengawas diam, lalu siapa yang memastikan sistem berjalan benar? Jangan sampai Inspektorat hanya menjadi formalitas administratif tanpa keberanian membuka fakta,” kata seorang tokoh masyarakat.
Sorotan juga mengarah kepada lembaga legislatif. Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons isu yang berkembang.
Padahal, fungsi pengawasan DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Rakyat memilih mereka untuk bersuara. Kalau dalam situasi seperti ini tetap diam, publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka,” ujar seorang aktivis.
Kritik Keras Jangan Sampai Kekuasaan Berubah Jadi “Perampokan Halus” Nada kritik dari masyarakat semakin keras. Sejumlah tokoh menyampaikan pernyataan terbuka yang menyentuh langsung moral kepemimpinan. “Kalau memang tidak mampu menahan godaan uang yang begitu besar di Kabupaten Bogor, lebih baik mundur. Masih ada jutaan masyarakat yang lebih layak memimpin,” tegas seorang tokoh lokal.
Ia juga menyinggung kondisi nyata di lapangan yang dinilai kontras. “Di satu sisi ada dugaan permainan jabatan dan anggaran, di sisi lain RT/RW masih menunggu haknya, pegawai kontrak masih belum dibayar. Ini bukan hanya salah, ini tidak bermoral,” ujarnya.
Pengamat pemerintahan daerah menilai, jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensinya sangat serius. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bisa masuk ke ranah pidana, karena menyangkut penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi,” jelasnya. Ia menambahkan, praktik jual beli jabatan secara langsung merusak sistem merit dalam birokrasi. “Kalau jabatan ditentukan oleh uang, maka kompetensi tidak lagi relevan. Ini berbahaya bagi masa depan pemerintahan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Inspektorat maupun Bupati Bogor terkait dugaan yang beredar. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. Namun satu hal yang pasti, tekanan publik semakin meningkat. Jika tidak ada langkah terbuka dan tegas dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin kasus ini akan bereskalasi ke tingkat nasional dan melibatkan lembaga penegak hukum pusat.
Negara Tidak Boleh Diam Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang satu daerah. Ini adalah ujian bagi negara dalam menegakkan prinsip keadilan dan integritas birokrasi. Karena ketika dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa kejelasan, maka pesan yang sampai ke publik sangat sederhana: bahwa kekuasaan bisa mengalahkan kebenaran.Dan jika itu terjadi, maka pertanyaan publik akan semakin keras:
Negara ada di mana?
(Red)
