Bogor.bentengkeadilannews.com. Dengan adanya Pusat perhatian publik Kabupaten Bogor kembali tertuju pada isu pengadaan barang di lingkungan pemerintahan. Koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam pembelian perangkat komputer yang dilakukan ketika Yunita Mustika Putri masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor hingga saat ini menjabat Kepala BKPSDM.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) mengundang rekan-rekan Media Cetak, Online, dan Televisi agar dapat meliput kegiatan aksi demo yang akan berlangsung pada selasa, 02 Desember 2025 di kantor KPK RI dan Kantor Kejaksaan agung.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi antara lain:
1. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Yunita Mustika Putri yang diduga terlibat dalam proses pengadaan komputer DPRD Kabupaten Bogor yang dianggap tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
2. Mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus pengadaan komputer tersebut, mencakup proses anggaran, penentuan harga, spesifikasi barang, mekanisme pengadaan, hingga alur penunjukan penyedia.
3. Menuntut agar Yunita Mustika Putri dicopot dari jabatannya, setidaknya untuk sementara waktu, demi memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) mendapati kejanggalan / ketidak wajaran pengadaan komputer (PC) dalam jumlah besar, pada Tahun 2023 Yunita Mustika Putri disebut memborong 45 unit PC dengan total anggaran Rp1,1 miliar.
“Artinya harga satu unit PC mencapai Rp25,7 juta. Ini jumlah yang banyak sekali dan satuan harganya tinggi banget alias mahal,” Ujar. Koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK).
Dugaan pemborosan anggaran kembali muncul pada tahun 2024, mencatat bahwa Sekwan DPRD Kabupaten Bogor di bawah Yunita, dengan Ketua DPRD Rudy Susmanto dari Partai Gerindra, kembali menganggarkan pembelian komputer dengan total Rp1.115.262.288.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMKP) mendapat ketidaktransparanan Yunita sebagai Sekwan menyembunyikan jumlah unit dan harga satuan komputer yang dibeli,”.
(Red)
