Bogor.bentengkeadilannews.com. Langkah Inspektorat Kabupaten Bogor (Irban V) yang melakukan audit investigasi terhadap 12 oknum terkait aduan di BKPSDM per awal April 2026 menjadi sorotan tajam pemerhati kebijakan publik dan akademisi. Meski terlihat responsif, tindakan ini memicu diskusi kritis mengenai efektivitas pengawasan internal dalam memutus rantai maladministrasi.
Secara akademis, audit investigasi yang dilakukan Inspektorat seringkali terjebak pada formalitas prosedural. Pengumpulan data dan klarifikasi tertulis dari 12 orang tersebut memang langkah standar, namun publik meragukan apakah proses ini akan menyentuh akar persoalan atau sekadar menjadi “pemadam kebakaran” atas aduan yang telanjur viral di BKPSDM.
Kritik Atas Independensi dan Transparansi
“Kita harus kritis melihat apakah audit Irban V ini bersifat reaktif atau preventif,” ujar seorang peneliti administrasi publik. “Jika hanya reaktif, maka Inspektorat hanya menjalankan fungsi kuratif yang tidak memberikan efek jera jangka panjang bagi perbaikan budaya organisasi di lingkungan Pemkab Bogor.”
Urgensi Akuntabilitas Publik
Publik kini menuntut hasil investigasi tersebut dibuka secara transparan, bukan sekadar berakhir di meja pimpinan sebagai laporan administratif. Secara teoritis, akuntabilitas birokrasi hanya bisa dicapai jika ada keterbukaan atas sanksi dan perbaikan sistem pasca-audit.
Tanpa adanya transparansi hasil, langkah Inspektorat berisiko dipandang sebagai upaya melokalisir masalah agar tidak meluas menjadi skandal yang lebih besar. Investigasi terhadap 12 orang ini harus menjadi momentum untuk membedah potensi pelanggaran sistemik, bukan sekadar mencari “kambing hitam” atas aduan yang masuk.
Kini, bola panas ada di tangan Inspektorat. Apakah audit awal April ini akan melahirkan reformasi birokrasi yang substantif, atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam panjangnya daftar kasus ASN di Kabupaten Bogor?
(Red)
