Bogor.bentengkeadilannews.com. Di jalanan, mahasiswa berteriak lantang. Mereka turun bukan karena mau hadiah, bukan karena cari jabatan. Mereka turun karena melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang merugikan rakyat dan merasa wajib untuk bersuara. Mereka berbaris rapi, berteriak lantang, membawa fakta, membawa data, membawa harapan agar perubahan benar-benar terjadi. Itulah murni perjuangan, itu suara yang seharusnya didengar, bukan dimatikan.
Tapi kemudian pola lama itu kembali terjadi. Setelah suara mereka cukup didengar, setelah tekanan mulai terasa berat, tiba-tiba datang undangan. Dari ruang-ruang kekuasaan. Dari meja-meja yang selama ini mereka kritik. “Mari berdiskusi,” kata mereka. “Mari duduk bersama.” Dan di sana, di ruangan ber-AC itu, perlahan muncul kata-kata manis. Ada janji perhatian. Ada tawaran peran. Ada posisi, ada proyek, ada bantuan dana, ada fasilitas. Semua dibungkus kalimat manis: “Kami butuh orang muda seperti kalian.” “Kalian bisa berkontribusi lebih besar dari jalanan.” “Ini kesempatan untuk benar-benar mengubah sesuatu.”
Tujuannya satu: agar mereka berhenti bergerak. Bukan untuk memenuhi tuntutan. Bukan untuk memperbaiki yang salah. Tapi untuk menarik mereka dari jalanan, memisahkan dari massa, lalu satu per satu dinetralisir.
Di Kabupaten Bogor, Pola Ini Terlihat Jelas
Kita lihat apa yang belakangan ini terjadi di Bumi Tegar Beriman. Sejumlah kelompok mahasiswa dan pemuda mulai bersuara soal dugaan korupsi di BAPPENDA, soal geledah KPK di BKPSDM, hingga proyek PSEL senilai Rp 2,8 triliun yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka bertanya, mereka menuntut transparansi. Dan kemudian muncul undangan-undangan itu. Duduk bersama. Diskusi tertutup. Dan setelah itu, beberapa yang paling vokal perlahan mulai tenang. Suara mereka mengecil. Aksi yang dijanjikan tak kunjung terlaksana.
Apakah tuntutan mereka dipenuhi? Belum tentu. Apakah kasusnya selesai? Belum terlihat. Yang terlihat justru pergerakan itu melemah. Orang-orang kuncinya sudah “duduk bersama”, sudah diberi perhatian khusus dan gerakan perlahan mati.
Ini Bukan Dialog, Ini Strategi Membungkam
Penguasa yang benar-benar ingin berubah, tidak akan mengundang aktivis lalu menawarkan hadiah atau posisi sebagai syarat berhenti bersuara. Penguasa yang jujur justru akan mendengarkan tuntutan, menjawab pertanyaan, memperbaiki kesalahan — tanpa syarat apa pun.
Kalau undangan itu datang bersamaan dengan iming-iming, itu bukan dialog. Itu taktik. Taktik memecah belah. Taktik membeli kesunyian. Karena penguasa tahu: satu orang yang berdiri sendiri bisa diatur. Tapi seribu orang di jalanan tidak bisa dibungkam dengan janji manis.
Pesan untuk Mahasiswa: Jangan Tergoda
Kepada kawan-kawan mahasiswa, pemuda, dan siapa pun yang sedang bersuara: Jangan pernah menukar prinsip dengan kenyamanan sementara. Kalau undangan itu datang tanpa jawaban atas tuntutan kalian, kalau di sana lebih banyak janji manis daripada data transparansi — itu bukan kemenangan. Itu jebakan.
Perubahan tidak lahir dari ruangan ber-AC di mana kalian diam demi sebuah janji. Perubahan lahir ketika tuntutan itu tetap diperjuangkan, ketika suara itu tetap terdengar, ketika fakta tetap dipertahankan — meskipun ada yang menawarkan kenyamanan agar kalian diam.
“Undangan tanpa pemenuhan tuntutan = strategi pembungkam. Iming-iming tanpa transparansi = upaya membeli kesunyian. Jangan pernah tukar perjuangan dengan janji manis.”
Kabupaten Bogor butuh perjuangan yang konsisten, bukan perjuangan yang berhenti setelah diundang dan dijanjikan. Rakyat butuh suara yang tidak bisa dibeli dengan apa pun iming-imingnya.
Penulis: M. Ikbal Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB)
(Redaksi)
