Jakarta.bentengkeadilannews.com. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan, mengajak para mantan diplomat, akademisi, dan tokoh internasional untuk menyatukan gagasan dalam memperkuat diplomasi Indonesia demi mewujudkan perdamaian dunia.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan bagian dari rangkaian pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII. Kegiatan yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Kamis (25/6/2026), menjadi forum strategis untuk mematangkan materi dan isu-isu utama yang akan dibahas dalam KUII VIII pada 24–26 Juli 2026 di Jakarta.
Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah mantan diplomat Indonesia, antara lain Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A., mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2004–2007; Safira Machrusah, mantan Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair periode 2016–2020; Yuli Mumpuni Widarso, mantan Duta Besar RI untuk Aljazair dan Spanyol; serta Bunyan Saptomo, diplomat senior yang berpengalaman di bidang hak asasi manusia dan hubungan Amerika Utara.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A., menyampaikan harapannya agar para mantan duta besar dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan konsep dan strategi pembangunan peradaban bangsa di tengah dinamika dunia yang semakin multipolar.
Menurut Amirsyah, forum tersebut memfokuskan pembahasan pada dua isu utama. Pertama, penguatan umat (taqwiyatul ummah). Kedua, penguatan kedaulatan bangsa (siyādat ad-daulah) dalam konteks politik internasional yang kini bergerak menuju tatanan dunia multipolar, yakni sistem di mana terdapat lebih dari tiga negara besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer.
“Kedua isu tersebut menjadi landasan dalam membangun peradaban global yang berkeadaban dengan berpedoman pada paradigma Islam Wasathiyah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal strategis untuk memainkan peran lebih besar dalam diplomasi internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan berkedudukan sebagai middle power, Indonesia memiliki peluang menjadi jembatan dialog dan perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
“Indonesia harus tampil sebagai jembatan perdamaian dunia. Peran ini perlu didukung negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui dialog, kerja sama, dan pembangunan peradaban global yang berkeadilan,” katanya.
Amirsyah juga menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas adab dan peradabannya.
“Peradaban akan maju apabila dibangun di atas nilai-nilai adab, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, sebuah bangsa akan mengalami kemunduran ketika nilai-nilai tersebut diabaikan,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, pertemuan yang menghadirkan para mantan duta besar dan tokoh bangsa tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis guna memperkuat diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan berbagai krisis dan konflik global melalui dialog yang konstruktif.
Lebih lanjut, Amirsyah menegaskan pentingnya mengembangkan diplomasi kemanusiaan, yakni sinergi antara diplomasi negara dengan peran lembaga filantropi dalam memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan kemanusiaan lintas negara.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, MUI telah mempelopori Pelatihan Diplomasi Wasathiyah untuk membekali para calon diplomat dengan nilai-nilai Islam moderat (wasathiyah). Program ini diharapkan mampu melahirkan diplomat yang menjadi duta perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat internasional.
“Kami ingin para diplomat Indonesia tidak hanya membawa kepentingan nasional, tetapi juga membawa misi kemanusiaan dan perdamaian dunia sesuai nilai-nilai Islam Wasathiyah,” pungkas Amirsyah.
(Red)
